Prajurit TNI Dapat Jadi ASN Tuai Polemik

Panglima TNI Agus Subiyanto mengukur lembaga maupun instansi negara memerlukan peran TNI. Hal ini dikatakan Agus untuk merespon polemik UU ASN yang kini memperkenankan prajurit TNI menjadi ASN yang seharusnya dijabat oleh masyaralat sipil.

\\\”Sekarang model masalah ketahanan pangan, melibatkan TNI. Stunting konsisten melibatkan TNI, BNPB konsisten melibatkan TNI. Dalam penanganan perbantuan terhadap masyarakat, dari beragam masalah itu kan ada pertanyaan, apakah perlu, TNI ada di Kementerian itu. Tujuannya kan menolong masyarakat,\\\” kata Agus di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024).

Teladan lainnya, peran TNI dalam mengirimkan logistik pemilu gates of olympus ke wilayah terpencil. Menurutnya, TNI konsisten diminta menolong tanpa ada nota kesepahaman.

Kemarin kita mengirimkan logistik ke wilayah-wilayah terpencil itu menerapkan fasilitas TNI meskipun di dalam MoU tidak ada. Melainkan dalam progresnya, mereka konsisten minta bantuan terhadap aku,\\\” ucapnya.

Agus malahan menyerahkan sepenuhnya cara kerja pembentukan RPP manajemen ASN ke Menteri PAN-RB dan DPR. Dia cuma menekankan bahwa TNI pasti ada di setiap masalah.

\\\”Ya nanti akan dibahas lebih lanjut. Tadi seperti yang aku sampaikan, setiap masalah pasti ada TNI,\\\” pungkasnya.

Personel TNI/Polri Dapat Isi Jabatan ASN, Kontras: Bahaya Bagi Demokrasi, Kembali Dwifungsi ABRI

Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mengukur pengisian jabatan ASN dari TNI/Polri justru bertentangan dengan rencana demokrasi. Tertib dalam UU ASN ini justru berpotensi mengembalikan peran dwifungsi ABRI seperti pada jaman orde baru.

Kepala Divisi Tertib KontraS, Andi Muhammad Rezaldy mengukur pemerintah sedang membuka pintu seluas-luasnya bagi TNI/Polri untuk menempati posisi yang seharusnya ditempati masyarakat sipil.

\\\”Hal ini terang berbahaya bagi demokrasi sebab bisa berpotensi kembali ke bayang-bayang peran dwifungsi ABRI,\\\” kata Andi terhadap Liputan6.com di Jakarta.

Lebih bagus kata Andi, pemerintah tunduk dengan konstitusi di mana TNI dimandatkan cuma untuk mengurusi bidang pertahanan dan kepolisian ditugaskan untuk mengurusi keamanan dan ketertiban masyarakat, bukan justru urusan sipil.

\\\”Dampaknya|} tidak cuma bagi demokrasi, ini juga bisa berdamapak bagi ASN non TNI/Polri. Masuknya TNI/Polri ke struktural ASN tentu akan mengganggu tingkatan karir ASN hal yang demikian,\\\” ujarnya.

Sementara Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya mengukur ditempatkannya anggota TNI/Polri menjadi ASN membuat dua lembaga hal yang demikian menjadi lembaga yang jauh dari profesionalitas. Selain itu, tidak ada kedaruratan yang signifikan sehingga mewajibkan ASN berasal dari TNI/Polri.

\\\”Ditempatkannya TNI/Polri cuma akan memperparah situasi di tengah problematika kedua lembaga yang masih menumpuk, terpenting berkaitan dengan kultur kekerasan,\\\” kata Dimas.

KontraS malahan, kata Dimas, kuatir jika pendekatan keamanan dan pelibatan pasukan akan kian masif dikerjakan seiring dengan pelibatan TNI menjadi ASN di jabatan tertentu. Sebab dalam beragam kasus-kasus seperti perselisihan lahan, pertambangan, dan kasus sumber daya alam lainnya, keterlibatan aparat justru seringkali berujung dengan kekerasan dan kriminalisasi sipil.

Selain itu, Pasal 47 ayat (2) UU TNI mengatur jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif. Sehingga ketentuan dalam Pasal 19 UU ASN tumpang tindih dengan undang-undang lainnya terpenting yang mengatur soal TNI.

Adapun dalam Pasal 19 ayat (3) UU ASN diceritakan bahwa: Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikerjakan pada Instansi Pusat sebagaimana dibatasi dalam Undang-Undang seputar Tentara Nasional Indonesia dan Undang- Undang seputar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Meski pada UU TNI pasal 47 ayat (1) diceritakan bahwa: Prajurit cuma bisa menduduki jabatan sipil sesudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.”

\\\”Pasal ini mensyaratkan segala perwira aktif cuma bisa menduduki jabatan sipil sesudah pensiun atau mengundurkan diri dari dinas kemiliteran,\\\” kata Dimas.

Sementara dalam UU Polri pasal 28 ayat (3) juga diceritakan bahwa: Member Kepolisian Negara Republik Indonesia bisa menduduki jabatan di luar kepolisian sesudah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

\\\”Norma hal yang demikian sungguh-sungguh terang melarang anggota Polri yang statusnya masih aktif untuk mengambil tugas di luar urusan kepolisian. Seorang perwira seharusnya mengundurkan diri terpenting dahulu, baru bisa menerima tugas mengatur tugas memimpin suatu tempat,\\\” lanjutnya.