Kini Utang Jatuh Tempo Dari RI Sudah Tembus Hingga Rp 800 Triliun di Tahun 2025

Utang jatuh tempo pemerintah Indonesia mencapai Rp 800,33 triliun pada 2025, tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan poin utang itu tidak menjadi situasi sulit, selama keadaan pemerintahan stabil.

Dikenal, 2025 yaitu tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Besaran poin utang jatuh tempo itu terbongkar dalam bahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dalam RAPBN 2025.

Sri Mulyani menegaskan, risiko dari utang jatuh tempo itu terbilang kecil kalau keuangan negara stabil kedepannya.

“Jatuh tempo dari utang pemerintah, ini yang kerap kemudian memunculkan banyak sekali ada yang menganalisis ada yang kuatir, jadi kalau pengelolaan itu ada pokok yang jatuh tempo, risiko yang dihadapi oleh suatu negara bukan pada magnitude-nya tetapi apakah kecakapan negara tersebut melakukan revolving pada biaya yang dianggap fair, itu menjadi salah satu wujud risiko,” tuturnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6/2024).

“Jadi kalau negara ini tetap kredibel, APBN-nya baik, keadaan ekonominya baik, keadaan politiknya stabil, karenanya revolving itu telah hampir dipastikan risikonya sungguh-sungguh kecil sebab market beranggapan ‘oh negara ini tetap sama’,” sambungnya.

Rincian Utang
Perlu dikenal, angka utang jatuh tempo Rp 800,33 triliun yang akan ditanggung slot pakai qris pemerintah Prabowo – Gibran itu diantaranya Rp 705,5 triliun yaitu Surat Berharga Negara (SBN), dan sisanya Rp 94,83 triliun dari jatuh tempo pinjaman.

Ia kembali menegaskan tingginya utang jatuh tempo RI di beberapa tahun mendatang bukan menjadi situasi sulit kalau keadaan di dalam negeri stabil.

“Sehingga jatuh temponya seperti yang nampak disini 2025, 2026, 2027 yang nampak tinggi itu tidak menjadi situasi sulit selama persepsi kepada APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan juga politik tetap sama,” tutur Menkeu.

Lebih lanjut, Bendahara Negara menyuarakan alasan tingginya utang jatuh tempo beberapa tahun kedepan. Salah satunya, adanya muatan belanja semasa pandemi Covid-19 lalu yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun. Pada saat yang sama, pendapatan negara turun sebesar 19 persen.

“Maka defisit kita tinggi, nah waktu itu komisi XI, dengan kita serta pak Perry (Gubernur BI) sependapat melakukan burden sharing itu mengaplikasikan surat utang negara yang maturitasnya maksimum 7 tahun,” ungkapnya.

“Jadi kalau tahun 2020, optimal jatuh tempo dari pandemi itu semuanya di 7 tahun, dan memang ini sekarang konsentrasi di 3 tahun terakhir 5, 6, 7, beberapa di 8 (tahun). Nah ini lah yang kemudian memunculkan persepsi, kok banyak sekali utang numpuk, sebab itu yaitu biaya pandemi yang mayoritas kita issue surat utangnya,” sambung Menkeu.