Dampak IKN, Butuh Upaya Ekstra Kawal Inflasi di Kalimantan

NUSANTARA, – Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni P. Joewono mengatakan upaya pengawalan inflasi pangan membutuhkan pengawalan ekstra, seperti curah hujan tinggi dan peningkatan permintaan dari masyarakat.

Khusus di Kalimantan, sejalan dengan potensi peningkatan permintaan sebagai dampak pembangunan proyek strategis nasional (PSN), termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Sangat diperlukan upaya ekstra untuk mengawal inflasi,” kata Doni saat slot online dialog Gerakan Nasional Penguatan Inflasi Pangan (GNPIP) di dipantau secara virtual dari Samarinda, dikutip dari Antara, Jumat (29/3/2024).

Sejumlah upaya ekstra untuk menahan laju inflasi itu antara lain melakukan penguatan pasokan dan efisiensi rantai pasok demi memastikan stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Hal lain adalah sinergi erat Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP) melalui GNPIP di berbagai daerah, termasuk GNPIP Wilayah Kalimantan yang diluncurkan di Samarinda.

Program GNPIP 2024 diperkuat dengan mengusung tujuh program dan 12 sub-program dengan berbagai komoditas yaitu beras, aneka cabai, bawang merah, dan komoditas lain yang sesuai dengan karakteristik di masing-masing wilayah.

“Beberapa tantangan perlu diantisipasi seperti kondisi curah hujan yang tinggi, fluktuasi produksi antar-waktu dan antar-daerah, hingga pemenuhan komoditas pangan impor,” katanya.

Sedangkan menghadapi tantangan pengendalian inflasi pada 2024 antara lain produksi pangan domestik yang terbatas, harga pangan global yang meningkat, sinergi dan akselerasi penguatan pasokan, termasuk efisiensi rantai pasok perlu terus dilanjutkan.

GNPIP Wilayah Kalimantan 2024 dengan tujuh program itu mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Mendorong Penguatan Pasokan dan Efisiensi Rantai Pasok Untuk Mendukung Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Kalimantan”.

Tujuh program unggulan tersebut meliputi penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, penguatan kapasitas budidaya pangan mandiri, optimalisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).

“Kemudian dukungan fasilitasi distribusi pangan, penguatan digitalisasi dan data pangan, dukungan optimalisasi operasi pasar/pasar murah/stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta penguatan koordinasi dan komunikasi,” tutur Doni.