Daftar 10 Pejabat Negara yang Dilarang Kampanye Jelang Pemilu

Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal bolehnya seorang Presiden untuk berkampanye atau memihak ke tidak benar satu pasangan Calon Presiden (Capres) tetap menuai polemik. Lantas, siapa saja yang boleh kampanye?

Jokowi menegaskan bahwa peraturan soal presiden dan wakil presiden mempunyai hak untuk kampanye diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang (UU) Nomor 7 th. 2017 tentang Pemilu. Hal ini disampaikan Jokowi usai pernyataannya soal presiden dan menteri boleh kampanye beijingtokyobistrosf.com menjadi polemik.

“Itu kan ada pertanyaan berasal dari wartawan perihal menteri boleh kampanye atau tidak. Saya sampaikan ketentuan berasal dari peraturan perundang-undangan,” kata Jokowi sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi membawa sebuah kertas besar berisi pasal-pasal yang mengatur presiden dan wakil presiden boleh kampanye, asalkan tidak memakai sarana negara. Untuk itu, dia menghendaki agar peraturan soal presiden diperbolehkan kampanye tak ditarik kemana-mana

Daftar Pejabat Negara Dilarang Kampanye

Lantas, sesungguhnya siapa saja pejabat negara yang dilarang kampanye? Dikutip Liputan6.com dari Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017 itu, selanjutnya daftarnya:

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda Mahkamah Agung, Hakim Konstitusi, Hakim Agung, Semua Hakim
Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK
Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi Gubernur BI
Direksi, Komisaris, Dewan waroengkenangan.com Pengawas, Karyawan BUMN/BUMD
Pejabat negara bukan bagian parpol sebagai pimpinan lembaga nonstruktural
Aparatur Sipil Negara (ASN)
Anggota TNI/POLRI
Kepala Desa
Perangkat Desa
Anggota Badan Permusyawaratan Desa